BEBERAPA CATATAN TENTANG PERAN PEMDA DALAM PEMASYARAKATAN BAHASA

BEBERAPA CATATAN TENTANG PERAN PEMDA DALAM PEMASYARAKATAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA
Drs. Ismail Titapele, M.Pd
Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku
1. Pengantar
Selama ini pembahasan tentang kebijakan bahasa nasional di Indonesia mengacu pada (1) Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII, Pasal 33, (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Kebijakan bahasa nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia adalah hasil Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tahun 1975. Dalam konteks itu, setelah hampir 25 tahun peristiwa itu, diadakan kembali Seminar Politik Bahasa di Cisarua, Bogor, pada 8—12 November 1999 guna meninjau kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu. Selain itu, seminar tahun 1999 ini juga dimaksudkan untuk memperkuat putusan Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) tentang perlunya peningkatan kedudukan, fungsi, dan wewenang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sekarang berganti nama menjadi Pusat Bahasa. Intinya adalah bahwa di dalam seminar itu diadakan perumusan kembali politik bahasa nasional atau kebijakan bahasa nasional–yakni kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan baik masalah bahasa dan sastra Indonesia, masalah bahasa dan sastra daerah, maupun masalah bahasa asing di Indonesia dan kesastraan di Indonesia.
Sebagai bahasa yang berkembang, bahasa Indonesia telah dan akan terus mengalami perubahan sejalan dengan masyarakat pemakainya. Disamping itu luasnya wilayah pemakaian bahasa Indonesia, kemajuan teknologi informasi membuat penyebaran bahasa asing tidak terelakan lagi dan tercampur dengan bahasa Indonesia. Hal
ini nampak jelas dalam bahasa pergaulan kerap orang mempergunakan bahasa yang serampangan. Terkadang banyak orang menggunakan kosakata dari tiga bahasa dalam satu kalimat dalam perbincangan di forum resmi.
Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten / kota harus dapat merumuskan kebijakan strategis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melalui program pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia sehingga pada akhirnya mampu Mewujudkan Insan Cerdas, Bermartabat dan Berperadaban.
2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia
• Bahasa Indonesia secara historis dianggap lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagaimana diikrarkan oleh para pemuda kala itu di dalam salah satu sumpah dalam trisumpah Sumpah Pemuda, dan secara yuridis diakui eksistensinya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia pada tahun 1945 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36–merupakan bahasa persatuan, atau bahasa kebangsaan.
• Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan (bahasa nasional) dan sebagai bahasa negara (bahasa resmi). Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukkan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda, walaupun dalam praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam satu peristiwa, atau hanya muncul satu atau dua fungsi saja.
• Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfunsgi sebagai Lambang kebangsaan bangsa, Lambang identitas bangsa, Alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya, Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara bahasa Indonesia berfungsi sebagai Bahasa resmi di semua lembaga pendidikan, Bahasa resmi didalam perhubungan pada tkt nasional dan Bahasa resmi dalam pengembangan IPTEK moderen
• Dengan menggunakan bahasa Indonesia rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang berbagai etnis terpupuk. Kehadiran bahasa Indonesia di tengah-tengah ratusan bahasa daerah tidak
menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Sebaliknya, justru kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penengah ego kesukuan.
• Latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda berpotensi untuk menghambat perhubungan antardaerah antarbudaya. Tetapi, berkat bahasa Indonesia, etnis yang satu bisa berhubungan dengan etnis yang lain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
• Dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meinggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan, lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda berpotensi untuk menghambat perhubungan antardaerah antarbudaya. Tetapi, berkat bahasa Indonesia, etnis yang satu bisa berhubungan dengan etnis yang lain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman
3. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
• Pembinaan dan pengembangan bahasa adalah usaha-usaha yang di-tujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya (Alwi dan Sugono (Ed.) 2003:9).
• Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sekarang ini terus melaksanakan pembinaan bahasa indonesia yakni upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia guna memertabatkan bahasa Indonesia sebagai sarana mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan bahasa Indonesia ini direncanakan lebih diarahkan pada dunia persekolahan. Dunia persekolahan dianggap sebagai basis untuk pembinaan bahasa Indonesia (dan, tentu saja, bahasa daerah). Siswa dari SD sampai dengan siswa Sekolah Menengah diarahkan untuk mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia (dan bahasa daerah), mencintai bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam pelbagai kesempatan baik formal, semiformal maupun nonformal.
• Beberapa usaha pembinaan yang direncanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mencakup antara lain, upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang diselenggrakan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan di sekolah dan masyarakat.
• Pemberdayaan bahasa Indonesia lebih diarahkan pada dunia persekolahan. Dunia persekolahan dianggap sebagai basis untuk pembinaan bahasa Indonesia hal ini disebabkan karena pada tatanan ini diyakini bahasa Indonesia dapat dikembangkan.
Namun ditengah-tengah upaya pengembangan dan pemasya-rakatan Bahasa Indonesia masih dijumpai hambatan-hambatan di tengah masyarakat antara lain sebagai berikut (menurut Masnur Muslich) :
• Banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia.
• Banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik.
• Banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya secara baik karena merasa dirinya adalah orang Indonesia yang telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik padahal kenyataannya tidak demikian.
• Banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing (Inggris) dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna.
Akibat lanjut yang timbul dari kenyataan-kenyataan tersebut antara lain sebagai berikut :
• Banyak orang Indonesia lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan asing, padahal kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia. contohnya background, (Latar belakang) airport (bandara).
• Banyak orang Indonesia menghargai bahasa asing secara berlebihan sehingga ditemukan kata dan istilah asing yang “amat asing” atau “terlalu asing”.
• Banyak orang Indonesia belajar dan menguasai bahasa asing dengan baik tetapi menguasai bahasa Indonesia apa adanya. Terkait dengan itu, banyak orang Indonesia yang mempunyai bermacam-mecam kamus bahasa asing tetapi tidakmempunyai satu pun kamus bahasa Indonesia. Seolah-olah seluruh kosakata bahasa Indonesia telah dikuasainya dengan baik.
Kenyataan-kenyataan dan akibat-akibat tersebut kalau tidak diperbaiki akan berakibat perkembangan bahasa Indonesia terhambat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnyalah bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
Strategi Pengembangan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia dilakukan melalui kegiatan
a) Merumuskan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan Bahasa Negara di daerah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan bahasa negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah dan surat menyurat resmi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007.
b) Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada semua jenjang pendidikan;
c) Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
d) Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
e) Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun informal;
f) Seminar Bahasa Indonesia dalam rangka membangkitkan minat generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia;
g) Pemilihan Duta Bahasa Indonesia;
h) Penyuluhan bahasa pegawai dan guru non bahasa Indonesia sehingga mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai kesempatan;
i) Diklat penulisan musikalisasi puisi kerjasama dengan pusat bahasa Depdiknas;
j) Bengkel Sastra yang terlaksana dalam musikalisasi puisi bagi siswa SMA dan SMK;
k) Lomba cipta dan baca puisi;
l) Pengikutsertaan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia;
(m) Pengembangan bahan ajar dengan pendekatan terpadu yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa baik bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing; dan
(n) Pembentukan Institusi Pusat Bahasa di Provinsi Maluku;
Dalam pada itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga me-lakukan upaya pengembangan bahasa daerah, yakni upaya meningkat-kan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan mengacu pada politik bahasa nasional yang telah ditetapkan pada tingkat pusat (dalam hal ini oleh Pusat Bahasa), upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.
Strategi …
Peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di Provinsi Maluku dilakukan melalui kegiatan (a) pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa, (c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional, (d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, dan (e) kewajiban penggunaan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun informal.
Agar sejalan dengan kebijakan bahasa nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga sudah melaksanakan dan sedang merencanakan melakukan program pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui kegiatan (a) Seminar Bahasa Indonesia dalam rangka membangkitkan minat generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia; (b) Pemilihan Duta Bahasa Indonesia; (c) Penyuluhan bahasa pegawai dan guru non bahasa Indonesia sehingga mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai kesempatan; (d) Diklat penulisan musikalisasi puisi kerjasama dengan pusat bahasa Depdiknas; (e) Bengkel Sastra yang terlaksana dalam musikalisasi puisi bagi siswa SMA dan SMK; (f) Lomba cipta dan baca puisi; (g) pengikutsertaan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia.
Dalam pada itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga melakukan upaya pengembangan bahasa daerah, yakni upaya me-ningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan mengacu pada politik bahasa nasional yang telah ditetapkan pada tingkat pusat (dalam hal ini oleh Pusat Bahasa), upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Kalender

    • Mei 2009
      S S R K J S M
           
       123
      45678910
      11121314151617
      18192021222324
      25262728293031
  • Cari